Kursus Private Basic Perpajakan | Jadwal-Training.com 2016 – Publisher Info Training Indonesia

You are here: Jadwal Training » Private Pajak » Kursus Private Basic Perpajakan
 

Mohon Untuk Diperhatikan!

Telah terbit info jadwal training 2013, cek di laman Jadwal Training 2013. Untuk berlangganan update info training dan seminar langsung ke email Anda, silahkan subscribe!

 

Kursus Private Basic Perpajakan

Informasi Training

  • Judul Pelatihan : “KURSUS PRIVATE BASIC PAJAK
  • Kategori : BASIC PAJAK
  • Pelaksanaan : DISESUAIKAN DENGAN WAKTU PESERTA
  • Tempat : DISESUAIKAN DENGAN TEMPAT PESERTA

“Harap Dibaca dengan Seksama”

“Program Baru ini berdasarkan kebutuhan peserta, by request peserta baik materi, waktu dan tempat”

Program baru untuk para staff dan karyawan perpajakan di perusahaan anda dan bagi mahasiswa yang membutuhkan Bimbingan Khusus dalam bidang Perpajakan, para peserta akan dibimbing langsung oleh team pengajar yang cukup handal dan sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang perpajakan.

Jika anda berminat untuk mengikuti program ini, silakan pesan dan pilih Opsi Topik mana saja yang anda ingin ikuti karena Para Peserta dibebaskan untuk memilih topik/sesi mana saja yang anda ingin pelajari.

Program ini ada 7 varian topik dan kurang lebih 30 Sesi yang akan membahas secara tuntas mengenai seluk-beluk perpajakan.  Tiap 1 (satu) sesi memerlukan waktu 3  jam. Materi pelatihan pajak ini diantaranya:

  1. KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
  2. PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
  3. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPN & PPn BM)
  4. PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
  5. PAJAK PENGHASILAN PEMOTONGAN & PEMUNGUTAN
  6. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN 
  7. BEA MATERAI.

Keuntungan yang di dapat dari pelatihan private yang kami tawarkan kali ini:

  • Anda tidak Perlu menunggu training ini yang akan running atau tidak.
  • Anda akan dibimbing oleh tim Instruktur yang sudah ahli di bidang perpajakan
  • Kelas sangat Intens dan Private (maksimal 5 orang).
  • Anda dibebaskan untuk memilih topik/ Sesi mana saja yang anda ingin pelajari.
  • Dari Segi Biaya Sangat Fleksible hanya satu kali bayar dan untuk maksimal 5 peserta.
  • Pelatihan sehari 2 sesi, atau 6 jam.

 

TRAINER/ PENGAJAR

TIM PT SINERGI SOLUSI BISNIS

 

INVESTASI

Anda hanya membayar untuk 5 orang peserta sebesar Rp 2.750.000 (jika tempat dan akomodasi dari peserta)

Jika tempat dan akomodasi bukan dari peserta, Biaya investasi tersebut ditambah 1 juta rupiah berlaku untuk  maksimal 5 peserta sudah termasuk 2x coffe break, 1x lunch, makalah serta sertifikat kepesertaan.

 

TOPIK PERTAMA (01)  :

A. KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)

SESIMATERI POKOK

I

1. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pokok Pengukuhan Kena Pajak (NPWP & NPPKP)

  1. Syarat pendaftaran dan/atau pengukuhan
  2. Tempat pendaftaran dan pelaporan WP
  3. Tata cara penghapusan NPWP dan pindah alamat tempat usaha
  4. Sanksi bagi yang tidak mendaftarkan dan melaporkan sebagai WP
  5. e-NPWP & e-Registration

 

2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
3. Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan Surat Setoran Pajak (SSP)

  1. Jenis-jenis pajak (pengenalan SPT masa)
  2. Tata cara pembayaran pajak
  3. Tata cara mengisi SSP
  4. Sanksi ketidakpatuhan menyetor dan melaporkan besar pajak terutang

 

  1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan
  2. e-SPT dan e-Filing

 

II

SPT Masa

  1. Sanksi perpajakan sehubungan dengan SPT Masa
  2. Pengisian & pelaporan SPT Masa

III

  1. Hak WP sehubungan dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan
    1. Permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan
    2. Pembetulan SPT Tahunan
    3. Sanksi akibat pemeriksaan:
      1. Pasal 13 ayat (2) UU KUP No. 28 Tahun 2007
      2. Pasal 13 ayat (3) UU KUP No. 28 Tahun 2007
      3. Produk Hukum Pemeriksaan Pajak
      4. Review, diskusi, dan tanya jawab

IV

  1. Keberatan dan Banding
    1. Dasar Hukum
    2. Objek Pengajuan keberatan dan banding
    3. Syarat pengajuan
    4. Hal-hal yang perlu dilakukan
    5. Dasar Penagihan Pajak
      1. Dasar Hukum
      2. Jatuh Tempo Penagihan Pajak
      3. Timbulnya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita, dan Pelelangan
      4. Perhitungan sanksi atas ketidakpatuhan menyetor (bunga penagihan)

 

B. PAJAK PENGHASILAN (ORANG PRIBADI)

 

SESIMATERI POKOK 3 hari

I

  1. Sekilas Pengantar Pajak Penghasilan (PPh)
  2. Ruang lingkup dan sejarah PPh
  3. Kerangka PPh umum
  4. Pengertian PPh
  5. Karakteristik PPh
  6. Subjek PPh
    1. Objek PPh

II

  1. Pemahaman tentang objek pajak
  2. Pemahaman tentang penghasilan yang dikenakan PPh Final
  3. Pemahaman tentang bukan objek pajak
  4. Pengenaan PPh Final dan karakteristiknya
  5. Aturan pengenaan PPh Final (diantaranya PPh Final atas bunga tabungan, deposito, dan diskonto SBI, penghasilan dari penjualan saham yang dilakukan di Bursa Efek, PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan)

III

  1. Karakteristik biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan contoh-contohnya
  2. Karakteristik biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan   bruto dan contoh-contohnya
  3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Unsur Pengurang   Penghasilan
    1. Definisi dan Pengertian PTKP
    2. Unsur pengurang penghasilan yang diperkenankan
    3. Subjek Pajak yang dapat diperkenankan mendapatkan unsur pengurang penghasilan
      1. Jenis dan besarnya masing-masing status PTKP
      2. Pengertian penggabungan penghasilan, pisah harta, dan hidup berpisah (PH,HB/…,K/I/…)

IV

  1. Mekanisme pengenaan PPh secara umum
  2. Kewajiban pembukuan atau pencatatan
  3. Norma perhitungan bagi WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan pengenaan PPh bagi WP Luar Negeri
  4. Formulasi perhitungan PPh terutang (kurang/lebih bayar) khusus bagi WP Orang Pribadi Dalam Negeri
  5. Studi kasus perhitungan PPh terutang (kurang/lebih bayar) bagi WP Orang Pribadi yang menggunakan pencatatan (norma) dalam memenuhi kewajiban PPh-nya

V

  1. Pengenalan Objek PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A1, Bukti Potong), PPh Pasal 22 (SSP), dan PPh Pasal 23/26 (Bukti Potong)
  2. Perhitungan PPh Pasal 24
  3. Kewajiban pembayaran angsuran pajak dalam tahun berjalan (perhitungan sederhana PPh Pasal 25)

VI

  1. Studi kasus perhitungan PPh terutang (kurang bayar) bagi WP Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan dalam memenuhi kewaajiban PPh nya)
  2. Teknis pengisian SPT PPh Orang Pribadi form 1770, 1770 S dan 1770 SS beserta lampiran-lampiran yang disyaratkan
  3. PPh Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
  4. Review, diskusi, dan tanya jawab

 

C. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPN & PPN BM)

SESIMATERI POKOK 2 hari

I

1. Pengertian Dasar PPN & PPnBM

  1. Latar Belakang penggantian Pajak Penjualan (PPN) dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  2. Karakteristik PPN
  3. Dasar hukum pengenaan PPN/PPnBM
  4. Pengertian dasar istilah-istilah teknis PPN/PPnBM
  5. Mekanisme pemungutan PPN/PPnBM
  6. Pencatatan dan pembukuan

II

Objek dan subjek PPN

  1. Objek PPN
  2. Pengertian Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)
  3. Tarif PPN & PPN BM
  4. Daerah Pabean
  5. Pengertian dalam lingkungan perusahaan atau perusahaan
  6. Pemanfaatan BKP tidak terwujud atau JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
  7. Kegiatan membangun senndiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan
  8. Penyerahan aktiva yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
    1. Subjek PPN
      1. Pengertian Pengusaha & Pengusaha Kena Pajak
      2. Usaha Kerja Sama Operasi (Joint Operation)
      3. Pengusaha Kecil
      4. Hubungan istimewa
      5. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak
    2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
    3. Pengenaan PPN
      1. Dasar hukum
      2. Dasar pengenaannya
      3. Cara penghitungannya
      4. Studi kasus dan cara pengisian SPT PPN 1111
    4. Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan
    5. Dasar hukum
    6. Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan
    7. Pedoman pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang pengenaan PPh-nya menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
    8. Pedoman pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan penyerahan yang terutang PPN atau PPnBM yang terutang ditanggung oleh pemerintah atau dibebaskan dari pengenaan pajak
  9. Pemungutan dan pemungut PPN
  10. Pemungutan PPN
  11. Objek Pemungutan
  12. Mekanisme Pemungutan
    1. Pengawasan dan penerapan sanksi bagi pemungut yang tidak melaksanakannya kewajibannya
  13. Ketentuan khusus
  14. Pelaporan PPN terutang
  15. Mekanisme pelaporan
  16. Hal-hal yang diperhatikan
  17. Studi kasus pengisian SPT PPN form1111
III
  1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
  2. Pengenaan PPN
    1. Dasar hukum
    2. Dasar pengenaannya
    3. Cara penghitungannya
    4. Studi kasus dan cara pengisian SPT PPN 1111
  3. Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan
  4. Dasar hukum
  5. Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan
  6. Pedoman pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang pengenaan PPh-nya menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
  7. Pedoman pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan penyerahan yang terutang PPN atau PPnBM yang terutang ditanggung oleh pemerintah atau dibebaskan dari pengenaan pajak
  8. Pemungutan dan pemungut PPN
  9. Pemungutan PPN
  10. Objek Pemungutan
  11. Mekanisme Pemungutan
    1. Pengawasan dan penerapan sanksi bagi pemungut yang tidak melaksanakannya kewajibannya
    2. Ketentuan khusus
    3. Pelaporan PPN terutang
    4. Mekanisme pelaporan
    5. Hal-hal yang diperhatikan
    6. Studi kasus pengisian SPT PPN form1111

V

Pengenaan PPN atas Ekspor dan Impor BKP

  1. Dasar hukum
  2. Objek dan Subjek PPN
  3. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif
  4. Fasilitas PPN
  5. Mekanisme pengenaan PPN atas impor dan ekspor BKP
    1. Pengenaan PPN atas jasa handling import/export
    2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
    3. Pengelompokan BKP yang tergolong mewah
    4. Tata cara penghitungan PPN & PPnBM
    5. PPN atas perusahaan properti
      1. Mekanisme pengenaan PPN atas penyerahan bangunan dan tanah matang oleh perusahaan real estate
      2. Mekanisme pengenaan PPN atas penyerahan rumah murah
      3. Pengenaan PPN terhadap penyerahan jasa sewa guna usaha (leasing)
      4. Dasar hukum
      5. Pengertian Sewa Guna Usaha
      6. Mekanisme pengenaan PPN atas Sewa Guna Usaha
      7. Pengenaan PPN atas penyerahan media rekaman
      8. Dasar hukum
      9. Nilai lain yang digunakan sebagai dasar pengenaan PPN
      10. Pengenaan PPN atas emas perhiasan
      11. Dasar hukum
      12. Tata cara penghitungannya
      13. Pengenaan PPN atas penyerahan jasa telekomunikasi
      14. Dasar hukum
      15. Mekanisme pengenaannya
      16. Restitusi
      17. Melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
        1. Fasilitas kepabeanan yang berhubungan dengan PPN
        2. Studi kasus komprehensif dan pengisian SPT PPN Form 1111 (continued)
        3. Lanjutan teknis pengisian SPT PPN Form 1111
        4. Review, diskusi, dan tanya jawab

VI

  1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
  2. Pengelompokan BKP yang tergolong mewah
  3. Tata cara penghitungan PPN & PPnBM
  4. PPN atas perusahaan properti
    1. Mekanisme pengenaan PPN atas penyerahan bangunan dan tanah matang oleh perusahaan real estate
  5. Mekanisme pengenaan PPN atas penyerahan rumah murah
  6. Pengenaan PPN terhadap penyerahan jasa sewa guna usaha (leasing)
  7. Dasar hukum
  8. Pengertian Sewa Guna Usaha
  9. Mekanisme pengenaan PPN atas Sewa Guna Usaha
  10. Pengenaan PPN atas penyerahan media rekaman
  11. Dasar hukum
  12. Nilai lain yang digunakan sebagai dasar pengenaan PPN
  13. Pengenaan PPN atas emas perhiasan
  14. Dasar hukum
  15. Tata cara penghitungannya
  16. Pengenaan PPN atas penyerahan jasa telekomunikasi
  17. Dasar hukum
  18. Mekanisme pengenaannya
  19. Restitusi
  20. Melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
    1. Fasilitas kepabeanan yang berhubungan dengan PPN
  21. Studi kasus komprehensif dan pengisian SPT PPN Form 1111 (continued)
  22. Lanjutan teknis pengisian SPT PPN Form 1111
  23. Review, diskusi, dan tanya jawab
VII
  1. Pengenaan PPN terhadap penyerahan jasa sewa guna usaha (leasing)
  2. Dasar hukum
  3. Pengertian Sewa Guna Usaha
  4. Mekanisme pengenaan PPN atas Sewa Guna Usaha
  5. Pengenaan PPN atas penyerahan media rekaman
  6. Dasar hukum
  7. Nilai lain yang digunakan sebagai dasar pengenaan PPN
  8. Pengenaan PPN atas emas perhiasan
  9. Dasar hukum
  10. Tata cara penghitungannya
  11. Pengenaan PPN atas penyerahan jasa telekomunikasi
  12. Dasar hukum
  13. Mekanisme pengenaannya
  14. Restitusi
  15. Melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
    1. Fasilitas kepabeanan yang berhubungan dengan PPN
  16. Studi kasus komprehensif dan pengisian SPT PPN Form 1111 (continued)
  17. Lanjutan teknis pengisian SPT PPN Form 1111
  18. Review, diskusi, dan tanya jawab
VIII
  1. Restitusi
  2. Melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
    1. Fasilitas kepabeanan yang berhubungan dengan PPN
  3. Studi kasus komprehensif dan pengisian SPT PPN Form 1111 (continued)
  4. Lanjutan teknis pengisian SPT PPN Form 1111
  5. Review, diskusi, dan tanya jawab

IX

  1. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
  2. Karakteristik PPnBM
  3. Latar belakang pengenaannya
  4. Mekanisme pengenaannya
  5. Tempat dan saat terutangnya PPnBM
  6. Faktur pajak dan jenis-jenisnya
  7. Dasar hukum
  8. Fungsi dan kewajiban untuk membuat Faktur Pajak

IX

  1. Jenis-jenis Faktur Pajak
  2. Saat pembuatan Faktur Pajak
  3. Tata cara pengisian Faktur Pajak
  4. Larangan membuat Faktur Pajak dan sanksi
  5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
  6. Pengelompokan BKP yang tergolong mewah
  7. Tata cara penghitungan PPN & PPnBM
  8. PPN atas perusahaan properti
    1. Mekanisme pengenaan PPN atas penyerahan bangunan dan tanah matang oleh perusahaan real estate
    2. Mekanisme pengenaan PPN atas penyerahan rumah murah oleh perusahaan real estate
      1. Mekanisme pengenaan PPN atas penyerahan jasa sewa ruangan
  9. Pengenaan PPN terhadap penyerahan jasa Sewa Guna Usaha (leasing).
XI
  • Pengenaan PPN terhadap penyerahan jasa Sewa Guna Usaha (leasing)
  • Dasar hukum
  • Pengertian Sewa Guna Usaha
  • mekanisme pengenaan PPN atas Sewa Guna Usaha
  • Pengenaan PPN atas penyerahan media rekaman
  • Dasar hukum
  • Nilai lain yang digunakan sebagai dasar pengenaan PPN
  • Pengenaan PPN atas emas perhiasaan
  • Dasar hukum
  • Tata cara penghitungannya
  • Pengenaan PPN atas penyerahan jasa telekomunikasi
  • Dasar hukum
  • Mekanisme pengenaannya
XII
  1. Lanjutan teknis pengisian SPT PPN Form 1111
  2. Review, diskusi, dan tanya jawab

 

D. PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

 

SESIMATERI POKOK

I

  1. Karakteristik biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan contoh-contohnya
  2. Karakteristik biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan   bruto dan contoh-contohnya
  3. Penilaian persediaan dan pengertian harga perolehan
  4. Perhitungan sederhana penyusutan dan amortisasi fiskal
  5. Perhitungan kompensasi kerugian fiskal secara horizontal dan vertikal
  6. Pengenalan PPh berwujud Bentuk Usaha Tetap (Permanent Establishment)
    1. Objek dan non objek PPh
    2. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak Berwujud Bentuk Usaha Tetap (BUT)
    3. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak Berwujud Bentuk Usaha Tetap (BUT)
  7. Hubungan istimewa
  8. Dasar hukum
  9. Pengertian hubungan istimewa
  10. Indikasi adanya hubungan istimewa
  11. Perlakuan PPh atas suatu transaksi yang terindikasi adanya hubungan istimewa

II

  1. Perlakuan bunga pinjaman secara fiskal
    1. Dasar hukum
    2. Tata cara penghitungannya (misalnya: sumber dana pinjaman berasal dari satu atau lebih perusahaan dan penempatan dananya pada satu atau lebih perusahaan)
    3. Eksepsi sumber dana yang dapat pengecualian
      1. Studi kasus perhitungan
  2. Pendalaman perhitungan penyusutan dan amortisasi fiskal
  3. Aktiva yang diperoleh pada dan/atau sesudah tahun pajak 2001
  4. Aktiva yang diperoleh sebelum dan sesudah April 2002
    1. Studi kasus perhitungan
  5. Cadangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
  6. Tata cara penghapusan piutang tak tertagih
  7. Perbandingan antara utang dan modal (debt equity ratio)
  8. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dan perhitungan PPh Pasal 24
  9. Pengenalan SPT PPh Badan Form 1771 beserta lampiran-lampiran yang diisyaratkan

III

  1. Pendalaman perhitungan penyusutan dan amortisasi fiskal
  2. Aktiva yang diperoleh pada dan/atau sesudah tahun pajak 2001
  3. Aktiva yang diperoleh sebelum dan sesudah April 2002
    1. Studi kasus perhitungan
  4. Cadangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
  5. Tata cara penghapusan piutang tak tertagih
  6. Perbandingan antara utang dan modal (debt equity ratio)
  7. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dan perhitungan PPh Pasal 24
  8. Pengenalan SPT PPh Badan Form 1771 beserta lampiran-lampiran yang diisyaratkan

IV

  1. Cadangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
  2. Tata cara penghapusan piutang tak tertagih
  3. Perbandingan antara utang dan modal (debt equity ratio)
  4. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dan perhitungan PPh Pasal 24
  5. Pengenalan SPT PPh Badan Form 1771 beserta lampiran-lampiran yang diisyaratkan

V

  1. Revaluasi Aktiva Tetap (RAT) perusahaan
    1. Dasar hukum
    2. Peraturan pajak atas RAT (meliputi: subjek dan objek RAT, jenis RAT, kompetisi RAT, tata cara penghitungan selisih lebih akibat RAT, perlakuan RAT terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan merger, audit atas neraca penyesuaian akibat adanya RAT, persyaratan administratif dan kewajiban pelaporan, dan tata cara pencatatannya dalam pembukuan perusahaan)
      1. Studi kasus perhitungan
        1. Kasus-kasus perhitungan angsuran PPh Pasal 25
        2. Rekonsiliasi fiskal dan studi kasus perhitungan PPh terutang (kurang/lebih bayar) bagi wajib pajak badan (continued)
  2. Lanjutan studi kasus perhitungan PPh terutang (kurang/lebih bayar) bagi Wajib Pajak Badan
  3. Teknis pengisian SPT PPh Badan Form 1771 beserta lampiran-lampirannya yang disyaratkan
  4. Review, diskusi, dan tanya jawab

V

  1. Revaluasi Aktiva Tetap (RAT) perusahaan
    1. Dasar hukum
    2. Peraturan pajak atas RAT (meliputi: subjek dan objek RAT, jenis RAT, kompetisi RAT, tata cara penghitungan selisih lebih akibat RAT, perlakuan RAT terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan merger, audit atas neraca penyesuaian akibat adanya RAT, persyaratan administratif dan kewajiban pelaporan, dan tata cara pencatatannya dalam pembukuan perusahaan)
      1. Studi kasus perhitungan

VI

  1. Kasus-kasus perhitungan angsuran PPh Pasal 25
  2. Rekonsiliasi fiskal dan studi kasus perhitungan PPh terutang (kurang/lebih bayar) bagi wajib pajak badan (continued)
  3. Lanjutan studi kasus perhitungan PPh terutang (kurang/lebih bayar) bagi Wajib Pajak Badan
  4. Teknis pengisian SPT PPh Badan Form 1771 beserta lampiran-lampirannya yang disyaratkan
  5. Review, diskusi, dan tanya jawab

VII

  1. Lanjutan studi kasus perhitungan PPh terutang (kurang/lebih bayar) bagi Wajib Pajak Badan
  2. Teknis pengisian SPT PPh Badan Form 1771 beserta lampiran-lampirannya yang disyaratkan
  3. Review, diskusi, dan tanya jawab

 

E. PAJAK PENGHASILAN PEMOTONGAN & PEMUNGUTAN

SESIMATERI POKOK

I

Perhitungan PPh Pasal 21

  1. Pemotongan, subjek, dan objek pemotongan PPh 21
    1. Pemotongan  pajak
    2. Subjek penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
    3. Pengecualian subjek yang dipotong PPh Pasal 21
    4. Penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21
    5. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pemotongan PPh Pasal 21
  2. Tata cara penghitungan PPh Pasal 21
    1. PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap

a.1 Kewajiban pajak subjektif setahun penuh

a.2 Kewajiban pajak subjektif mulai dan dalam bagian tahun pajak (bagi WP & WP LN yang berstatus expatriate)

  1. PPh Pasal 21 bagi pegawai lepas

b.1 Upah harian, mingguan, satuan, borongan

b.2 Upah Minimun Regional/UMR (Continued)

II

  1. Lanjutan penghitungan PPh Pasal 21
    1. PPh Pasal 21 atas tenaga ahli
    2. PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh WP DN lainnya (misalnya: seniman, Olahragawan, dsb)
    3. PPh Pasal 21 atas penghasilan tertentu dan bersifat final (misalnya: uang tebusan pensiun yang dibayar sekaligus, uang pesangon, hadiah perlombaan, komisi dinas luar asuransi)
  2. Kewajiban pemotongan pajak
    1. Kewajiban penyetoran & pelaporan SPT Masa
      1. Kewajiban pelaporan SPT Tahunan

III

Studi kasus perhitungan PP Pasal 21

  1. Tata cara penghitungan PPh Pasal 21
    1. Tata cara pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 Form 1721 beserta lampiran-lampiran yang disyaratkan

IV

  1. Objek PPh Pasal 22
    1. Penghitungan PPh Pasal 22
    2. Pemungutan, subjek, dan objek pemungutan PP Pasal 22
      1. Pemungut PPh Pasal 22
      2. Badan-badan pemerintah & swasta yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22
      3. Tata cara menghitung PPh Pasal 22
        1. Untuk transaksi yang dilakukan dengan Bendaharawan
        2. Untuk transaksi impor
        3. Untuk transaksi yang dilakukan dengan Pertamina atau Bulog

V

Penghitungan PPh Pasal 23

  1. Pemotongan, subjek, dan objek pemotongan PPh Pasal 23
  2. Tata cara penghitungan PPh Pasal 23
    1. Atas penghasilan sewa, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan
  1. Pemotongan PPh Pasal 23
  2. Penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23
  3. Pengenaan PPh yang bersifat final atas usaha jasa konstruksi dan konsultan
  1. Atas penghasilan deviden, bunga dan royalti

VI

  1. Tata cara penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15
  2. Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15
  3. Pemotongan PPh Pasal 26
    1. Pengecualian pengenaan PPh Pasal 26 atas laba yang diinvestasikan oleh BUT
    2. Tata cara penghitungan PPh Pasal 26 atas bunga, dividen, royalti dan imbalan jasa
    3. Tata cara penghitungan PPh Pasal 26 atas premi asuransi yang dibayar ke luar negeri dan penjualan/pengalihan harta yang dilakukan WP LN di Indonesia
    4. Tata cara penghitungan PPh Pasal 26 atas laba BUT
    5. Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 26
  4. Review, diskusi dan tanya jawab
  1. Pemotong PPh Pasal 26
  2. Penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 26

 

F. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN BEA MATERAI

 

SESIMATERI POKOK

I

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)1. Pendataan

  • Objek PBB
  • NJOP
  • PPh terutang

2. Penetapan

  • Tahun Pajak, saat dan tempat terutangnya PBB
  • Prosedur penerbitan SKP
  • Pembayaran, penerimaan dan penagihan

3. Koordinasi dengan instansi terkait

  • Sumber dan penetapan NJOP
  • Tempat pembayaran PBB
  • Wewenang penagihan PBB
  • Pembagian hasil penerimaan PBB
  • Pelaporan perubahan dan Wajib Pajak
  1. Keberatan, Pengurangan, dan Banding
  2. Sanksi

II

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

  1. Subjek, objek, tarif, dasar pengenaan, saat pajak terutang
  2. Cara penghitungan BPHTB
  3. Pembayaran, Penetapan dan Penagihan BPHTB
  4. Keberatan, Banding, dan Pengurangan BPHTB
  5. Restitusi dan pembagian hasil BPHTB

 

G. BEA MATERAI

SESI

MATERI POKOK

I

BEA MATERAI (BM)

  1. Istilah-istilah Teknis BM
  2. Objek dan tarif BM
  3. Benda Meterai, penggunaan, dan cara pelunasannya
  4. Ketentuan khusus dan sanksi pidana
  5. Review, diskusi dan tanya jawab

 

TAX PLANING

SESI

MATERI POKOK

I

TAx Planing

 

 

SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA!!
SILAHKAN ISI FORM PEMESANAN TIKET DI BAWAH INI DENGAN LENGKAP
DATA YANG DI ISI HANYA UNTUK KEPENTINGAN PRA-PENDAFTARAN  DAN KAMI JAMIN KERAHASIAANYA!!

Formulir Pendaftaran Training dan Seminar
  1. (wajib)
  2. (wajib)
  3. (email aktif)
  4. (wajib)
  5. (wajib)
  6. (wajib)
  7. (wajib)
  8. (wajib)
  9. (wajib)
 

 

Best Regrads

Tiket Training Center || Jadwal Training Dot Com
| Connecting Exellent Training |
Jln Raya Tengah Kec. Keramatjati
Jakarta Timur 13250
Tel : 088-213561060 (Hunting)
FastRespon : 081336666925 | 089989704004 (SMS Or WhatsApp)
BBM : 53EC37DE
Email  : sales@tikettraining.com || Info@jadwal-training.com
Website  :  www.tikettraining.com || www.jadwal-training.com

 
Tips Belajar Bahasa Inggris Cepat Tanpa Gramar Tanpa Ribet
     

2 Comments to “Kursus Private Basic Perpajakan”

  1. Denandha says:

    Apa saja yang didapatkan setelah selesai private pajak? Selain ilmu.

  2. nadya says:

    Training Basic Perpajakan ini sangat sesuai dengan kebutuhan kami.
    Tapi, peserta kami hanya 1 orang.
    Bisakah training diadakan di tempat Bapak/Ibu saja?

    Terima kasih,
    Salam,
    Nadya

Tinggalkan komentar Anda di sini:

0+6

Apr
14
2013
 
Info Jadwal Training Update
Jadwal Training
Banner
Ranking dan Statistik

Marketing Blogs
Marketing Blogs Google PageRank Checker